Komentar Benangmerah - Berdasarkan data terakhir dari biro pusat statistik 2022 ada penurunan di banding 2021, data di 2021 itu 11,68 persen sekarang tinggal 8 persen artinya ada penurunan sangat signifikan, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja sudah cukup berhasil menangani pengangguran. Kedepan rubah mindset dan membangun Gren design ketenagakerjaan |
"Berdasarkan laporan pak Kadis Job Fair hari ini (Rabu 3/5/2023 red) di ikuti 33 perusahaan dengan membuka loker 3.300, kalau saja terisi setengahnya sudah cukup signifikan untuk mengurangi angka pengangguran, hal hal seperti ini lah Saya kira mengatasi masalah pengangguran bukan hanya beban Disnaker saja, tetapi urusan kita semua, dari satu sektor saja masuk ini sudah mengurangi angka pengangguran," terang Sekda Dian.
Jadi kalau peluang kerja ini sebenarnya bukan hitungan ratus tapi masuk ke hitungan ribuan, mulai dari Asia Tenggara, Asia pasifik, Timur Tengah sampai ke Eropa. "Persoalannya orang Kuningan jangankan bekerja ke Luar Negeri untuk bekerja pindah Kabupaten saja masih pikir pikir karena jauh. Ini persoalan mindset harus di bangun dengan seluruh komponen stake holder, dari mulai mereka bersekolah harus sudah dibentuk karakter untuk jadi petarung, karena bukan sulit mencari lowongan kerja sebenarnya, yang sulit itu bagaimana kita agar memiliki mindset yang mau dan siap bekerja dimana saja, dan dalam kesempatan apa saja. Masalahnya bukan tidak ada lowongan kerja dan sulit mencari lowongan kerja, tapi dari mindset itu. Tegas Kadisnakertrans DR. Elon Carlan
Selain bukan tidak ada lowongan kerja dan sulitnya mencari lowongan kerja karena mindset juga ada mismatch, kata Sekda DR. Dian Rachmat Yanuar, atau tidak nyambung dalam kualifikasi antara para pencari kerja dengan para pengguna kerja, dian mencontohkan para pengguna kerja yang mengharuskan A, para pencari kerja banyaknya B gak nyambung, nah ini masalahnya sebenarnya loker itu tersedia cukup banyak,"
Untuk menyiasati hal itu Pemda punya mindset seperti apa?. Kedapan Harus dibangun Grend desain ketenagakerjaan kerjasama dengan Disdik, juga dengan Dinas Dinas terkit menyiapkan ketika mereka lulus tidak terjadi mismatch agar beradaptasi cerdas mengikuti perkembangan jaman. "Hari ini mungkin di butuhkan kualifikasi A, mungkin lima taun kedepan kaifikasi B. Nah di sinilah para Kadis terkait harus mampu mendesaign bagi lulusan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman," sambung Sekda.
 |
| Usai acara seremoni Job Fair fose bersama pengelola SMK Muhamadiyah |
Sudah sejauh mana koordinasi Kadisnaker dengan Dinas terkait? "Sudah sejak satu tahun kemarin kita sudah melahirkan Perbup tentang penangnan bersama, kalau sektor pencari kerja milineal kan ada ekraf itu Disporapar, sektor perindustian kan ada diskopdagperin, labskil di keluarga petani ada Dinas pertanian, kita suda melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian dengan SMK ketika buka ijin bursa kerja khusus, itu wajib prodi atau punya jurusa yang di buka Desember, itu wajib punya penjamin mutu kalau buka komputer berarti mereka harus ada penjaminnya apa dan itu wajib hukumnya, jadi nanti alumnus itu tidak mismatch, bilangnya lulusan otimotif tetapi membuka Rem saja tidak bisa," tegas Kadisnakertrans
Pemerintah bekerjasama dengandunia usaha karena persoalan tenaga kerja bukan hanya persoalan pemerintah saja, tapi persoalan kita bersama, kemudian harus bersinergi dengan berbagai pelaku usaha, bagaimana memberikan informasi secara update sehingga pencari kerja dengan pengguna kerja bisa nyambung, tutur sekda Dian.
Kadisnaker menambahkan upaya konkrit sekarang pelatihan itu tidak bicara APBD, ada dengan beberapa perusahaan Haiki, Pindan itu upaya bahwa kita bekerja tanpa harus bicara soal APBD, imbuhnya. (Mans Bom)