Komentar |
| Sejumlah Rekanan Yang Tergabung Dalam Asosiasi Konstruksi Beraudensi Dengan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kuningan |
Benangmerah - Pertemuan sejumlah rekanan dengan anggota pansus tunda bayar di Ruang Banmus Rabu (10/5/2023) meminta agar pansus segera di tuntaskan lantaran hal ini menghambat terhadap penyelesaian perkara tunda bayar kepada para rekanan, itu inti dari audensi, sementara hal lain terkait dengan terjadinya tunda bayar juga terkupas adalah kurangnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan hingga mengakibatkan defisit anggaran.
Sejumlah rekanan mendesak terhadap penyelenggaraan pansus tunda bayar menyelesaikan perkaranya agar pihak pemerintah (eksekutif) tidak memberi alasan "Belum selesainya Pansus". Ini yang membuat para rekanan melakukan audensi dengan penyelenggara pansus di DPRD.
"Saya berharap pansus segera selesai agar kami tidak merasa di marjinalkan," tutur beberapa rekanan yang hadir dari Gapensi dan Gapeknas dan Gapeksindo.
Sementara anggota Pansus DPRD, Toto Hartono dari fraksi Demokrat merasa ada kekhawatiran bila tunda bayar tidak segera di tuntaskan selain ada jeda atas perintah propinsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan juga bakalan terulang peristiwa serupa, DPRD mencatat ini semua akibat dari kurang matangnya perencanaan, tidak seharusnya Kuningan mengalami kasus tunda bayar. Namun ia lebih memilih pendapat pribadinya.
"Saya merasa ada kila kila (gelagat) di tahun 2023 Kuningan akan keder (kebingungan) tapi diharap tidak mengalami hal serupa, artinya tidak akan mulus dalam pelaksanaan pembangunan, boleh kan menyampaikan hak pribadi," sebutnya.
Dari sejumlah rekanan berharap dan mendesak agar DPRD segera menuntaskan Pansusnya sehingga masukan masukan dari kami yang seharusnya kami mendapat untung malah merugi.
"Masukan dari kami ini agar menjadi rekomendasi untuk ke pemerintah supaya segera menyelesaikan perkara tunda bayar terhadap kami ini selesai, dan jangan terulang ditahun 2023 agar tidak keder bayar," kata salah seorang rekanan yang tergabung dalam Gapensi
 |
| Ketua Pansus Tunda Bayar Yudi Ketika Ditanya Terkait Hasil Pansus |
Ketua pansus tunda bayar Yudi membantah bahwa pansus tunda bayar lambat.
"Bukan lambat tetapi karena bulan april kemaren acaranya padat, mulai LKPJ kan tiga puluh hari selesai yang kedua ada reses, ketiga ada cuti bersama pada saat idul fitri, ya secara otomatis bulan april tidak ada kegiatan. Kalau dengan Dinas dinas sudah selesai, tinggal sekarang pertemuan dengan asosiasi rekanan, kemudian besok dengan akademisi.
Pertemuan sekarang ini ingin mendengar masukan dan keluhannya seperti apa dari asosiasi, bukan pembahasan progres pembayaran sudah mau rampung, tetapi kenapa gagal bayar, apa yang harus kami lakukan terkait dengan regulasi yang di buat oleh Pemda soal dengan yang lima persen yang di tahan tahan juga, terus tadi ada masukan. Disini ada mismatch antara rekanan dengan penyampai Bank Jabar terkait penyampian pembayaran, Ketua Pansus Yudi meluruskan.
"Tidak ada intervensi dan tidak ada korelasi dengan Bank Jabar kearah sana. Dalam TGR itu kok Bank Jabar dilibatkan salah satu pihak sebagai penerima kuasa, Bank Jabar itu pihak luar, yang seharusnya inspektorat, atau PPK bukan Bank Jabar, jadi itu yang mereka keluhkan.
Yudi menjelaskan bahwa tidak ada korelasinya masalah skema pembayaran tunda bayar dengan pansus, mau selesai pembayaran atau tidak itu urusan pemerintah yang harus di bayar karena itu utang, pansus terus berjalan karena yang di cari itu adalah akar permaslahan gagal bayar agar selesai dan jangan terulang lagi," pungkasnya. (Mans Bom/Irwan)